Komisi IX Dorong Percepatan Vaksinasi di Labuan Bajo
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dengan Bupati Manggarai Barat beserja jajaran di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (12/4/2021). Foto: Oji/Man
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mendorong pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menggerakkan proses vaksinasi di daerah tujuan wisata Labuan Bajo. Mengingat, pemerintah sudah menetapkan Labuan Bajo sebagai daerah tujuan wisata super prioritas.
Hal ini disampaikan Felly usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dengan Bupati Manggarai Barat beserja jajaran di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (12/4/2021). Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, BPOM, serta BKKBN.
"Sebagai daerah tujuan wisata super prioritas, sudah seharusnya Manggarai Barat yang terkenal di dunia dengan Labuan Bajo, masyarakatnya mendapatkan vaksinasi, agar geliat pariwisata bisa kembali bangkit," ungkap politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Dalam sambutannya, Felly mengatakan, NTT khususnya Kabupaten Manggarai Barat memiliki potensi pariwisata luar biasa. Dengan potensi yang ada ini, menjadikan Kabupaten Manggarai Barat sebagai tujuan investasi baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang sangat potensial, sehingga menjadikan kawasan ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat.
"Pertumbuhan ekonomi tersebut cenderung mengalami penurunan di tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Diharapkan dengan dukungan ketersediaan vaksin, serta penerapan protokol keseheatan yang ketat, dapat memulihkan ekonomi Provinsi NTT khususnya Kabupaten Manggarai Barat. Sehingga secara tidak langsung juga memberi pengaruh positif khususnya pada pembangunan kesehatan dan ketenagakerjaan," ujarnya.
Diketahui, Indonesia sedang melaksanakan program vaksinasi Covid-19 yang sudah dimulai Januari 2021. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Manggarai Barat dapat melakukan upaya persiapan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebaik-baiknya.
Di sisi lain, legislator dapil Sulawesi Utara ini menambahkan, di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini sistem pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang. Sehingga peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan menjadi sangat penting. Ketika sistem pelayanan kesehatan berjenjang ini berjalan dengan baik, diharapkan beban rumah sakit dapat sedikit berkurang.
"Masyarakat yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan pun dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Untuk itulah pemenuhan sarana prasarana termasuk SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan penting untuk diperhatikan," imbuhnya.
Selain itu kondisi wilayah Kabupaten Manggarai Barat termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana. Tanggal 5 – 6 April 2021 lalu Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dilanda siklon tropis Seroja yang meluluhlantakan sebagian besar wilayahnya, termasuk Kabupaten Manggarai Barat.
"Kami turut berduka cita atas jatuhnya korban jiwa dalam bencana alam beberapa waktu lalu. Diperlukan kesiapsiagaan sistem kesehatan dalam mendukung persiapan kebencanaan di daerah ini. Kami juga hadir untuk menyalurkan bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang menjadi korban," pungkasnya.
Bupati Manggarai Barat, Edi Endi mengungkapkan, dijadikannya Labuan Bajo sebagai tujuan wisata super prioritas merupakan sebuah tantangan. Kehadiran Komisi IX DPR RI diharapkan menjadi solusi di tengah pandemi yang sedang terjadi. "Secara umum perekonomian Labuan Bajo masih tumbuh positif 0,8 persen pada 2021 ini walau diterpa badai pandemi," jelasnya.
Dirinya juga meminta dukungan Komisi IX DPR RI terkait status masih Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang masih berstatus sebagai RS Pratama. "Bahkan dikabarkan rencana pembangunan RS Komodo justru mendapat tanda bintang atau malah sudah dihapuskan. Kami butuh rumah sakit yang representatif sebagai daerah tujuan wisata super prioritas dari pemerintah pusat," tutupnya. (oji/es)